Video pengakuan Ketua Umum Partai Republik Satu yakni Hasnaeni Moein yang juga dikenal sebagai Wanita Emas bahwa dirinya disetubuhi berkali-kali oleh Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari dengan iming-iming politik yakni parpolnya akan lolos verifikasi untuk Pemilu 2024, viral dan beredar di media sosial.
Video pengakuan Hasnaeni itu bahkan dibagikan Farhat Abbas, kuasa hukum Hasnaeni Moein ke sejumlah wartawan, dan beritanya membuat geger publik.
Terkait pengakuan Hasnaeni yang membuat geger publik ini, Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengatakan bahwa banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespon pengakua Hasnaeni ini.
“Banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespon indikasi kezaliman Firaun semacam ini. Pertama, karena ada perbuatan yang mengarah ke gratifikasi seks, maka KPK harus hadir,” kata Abdul Rachman Thaha kepada Wartakotalive.com, Sabtu (24/12/2022).
Kedua, kata Rachman, apa yang dialami Hasnaeni patut diduga sebagai pemerkosaan.
“Jelas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu turun tangan. Saya tidak berharap apa pun terhadap Komnas Perempuan (KP). Kesimpulan Komnas Perempuan dalam kasus Putri Sambo meyakinkan saya bahwa komisi tersebut memang kian kehilangan akal jernihnya. Apalagi kini sekian banyak aktivis perempuan pun berseberangan dengan Komnas Perempuan,” papar Abdul Rachman Thaha.
“Ketiga, bayangkan andai nantinya tiba-tiba urin Hasnaeni mengandung narkoba. Lalu dia cabut Laporan Polisinya sebagai bentuk ‘kompromi’. Padahal, urin Hasnaeni dibikin tercemar oleh kalangan yang tidak happy oleh pengakuannya. Selesai-lah skandal KPU. Karena itu, LPSK sudah semestinya memberikan perlindungan bagi Hasnaeni,” tambah Abdul Rachman Thaha lagi.
Puncaknya, kata Abdul Rachman, pengakuan Hasnaeni ini membuatnya berpikir ulang tentang pernyataan Presiden Jokowi.
“Dia katakan, Istana tidak ada sangkut-pautnya dengan sejumlah tanda-tanda sengkarutnya perpolitikan di Tanah Air. Semula saya ingin percaya itu,” katanya.
Tapi, kata dia, begitu Hasnaeni menyebut Ganjar dan Erick telah diatur KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, dan Jokowi juga menyebut-nyebut si Rambut Putih sebagai orang yang patut didukung sebagai pemimpin nasional mendatang, maka terkesan ada persinggungan antara kepentingan KPU dan kepentingan Presiden Jokowi.
“Jadi, benarkah tangan penguasa bersih? Apabila benar ada persekongkolan antara KPU dan ‘orang-orang kuat’, apa yang mereka coba capai lewat status quo pasca Pilpres 2024?” tanya Abdul Rachman Thaha.
Pengakuan Hasnaeni Viral
Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein atau yang juga dikenal sebagai Wanita Emas melaporkan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Adapun masalahnya, Hasyim Asyari diduga melakukan pelecehan terhadap Wanita Emas. Lantas, seperti apa detail dari pengakuan tersebut?
Pada proses pelaporan tersebut, beredar video Wanita Emas yang sedang ditanya oleh kuasa hukumnya, yakni Farhat Abbas.
Rekamannya ini viral di media sosial salah satunya diunggah oleh akun Twitter @BosPurwa.
Pria itu bertanya apakah barang (alat kelamin) pelaku masuk ke vaginanya atau tidak.
Wanita Emas kemudian mengiyakan bahwa pelecehan yang diduga dilakukan Ketua KPU sudah sampai pada berhubungan intim.
“Mbak Naeni ini sekadar pelecehan atau barangnya masuk,” ujar pria tersebut memastikan.
“Ya masuk lah mas,” jawab Hasnaeni.
Bukti Asusila Kuat
Hasnaeni melalui kuasa hukumnya, Farhat Abbas, melaporkan Hasyim Asy’ari pada Kamis (22/12/2022) dengan nomor DKPP 01-22/SET-02/XII/202 Laporan itu diajukan bersamaan dengan bukti-bukti dugaan pelecehan tersebut.
Adapun bukti-bukti itu, kata Farhat Abbas, meliputi chat pesan WhatsApp, pengakuan testimoni dalam bentuk video, serta foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta dan kebersamaan keduanya.
Hasnaeni dalam video viral itu juga membenarkan jika dirinya memiliki bukti-bukti tersebut. Lebih lanjut, ia mengaku partainya sempat dijanjikan akan diloloskan oleh Hasyim Asy’ari. Namun, hal itu tidak ditepati.
Baca juga: Hasnaeni si Wanita Emas Minta Tolong ke Jokowi hingga Kapolri, Mengaku Rumahnya Dikepung Preman
“Saya tak bisa berkata apa-apa, kita buktikan saja nanti dengan fakta dan bukti yang ada, termasuk bukti chatting-an antara saya dengan bapaknya (Hasyim Asy’ari), buktinya cukup kuat,” katanya.
Farhat lantas bertanya terkait adakah iming-iming yang diberikan Hasyim untuk meloloskan Partai Republik Satu menjadi peserta pemilu 2024. Farhat juga bertanya terkait bukti pelecehan yang diungkap Hasnaeni.
“Ada (iming-iming untuk meloloskan partai saya) dan saya sedih dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara,” sambungnya.
“Apa yang menyangkut kejahatan seksual itu bisa dibuktikan?” tanya Farhat.
“Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat,” kata Hasnaeni.
Terjadi di Tujuh Waktu
Farhat menyebut dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy’ari kepada kliennnya terjadi beberapa kali dalam tujuh hari.
Kebanyakan dilakukannya di bulan Agustus tahun ini dan sisanya pada awal September.
Adapun detailnya, pada 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, dan 27 Agustus 2022. Kemudian, pelecehan juga diduga terjadi pada 2 September 2022 di lima tempat berbeda.
Lokasinya sendiri di hotel dan ruang kerja, namun rinciannya tidak disebutkan.
Wanita Emas juga mengklaim dirinya memegang rahasia-rahasia Hasyim Asy’ari. Namun, ia tidak akan mengungkapkannya demi keselamatan diri. Sebab saat ini, belum ada yang menjamin hidupnya.
Baca juga: Daftarkan Partai Emas ke Kemenkumham, Hasnaeni Berharap Partainya Bisa Ikut Pemilu 2024
“(Ada rahasia) Tapi saya harus menjaga keselamatan dan nyawa saya, saya minta itu. Siapa yang akan menjamin hidup saya,” ungkapnya.
Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG) yang terdiri dari 9 partai melaporkan KPU RI Hasyim Asy’ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). GMPG melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU RI.
“Pada 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu,” ujar Kuasa Hukum GMPG Farhat Abbas di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).
Diketahui, 9 partai tersebut di antaranya, Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Prima, Partai Berkarya, Partai Republik Satu. Dalam laporan tersebut, Farhat mengatakan membawa sejumlah bukti.
“Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WhatsApp dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya,” ujarnya.
Respons Ketua KPU
Ketua KPU Hasyim Asy’ari enggan merespons banyak saat ditanya terkait laporan dugaan pelecehan seksual itu. Dia mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP.
“Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Saat dihubungi Tribunnews.com, Komisioner KPU, I Dewa Raka Sandi, enggan berkomentar lantaran masih dalam tugas di Medan, Sumatera Utara.
Sementara itu, Anggota DKPP J Kristiadi mengatakan pihaknya merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan.
Dia menyebut tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara.
“Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif (menindak tanpa laporan) untuk membuat inisiatif. Tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu, dengan baik dong,” ujarnya di kantor DKPP, Jakarta Pusat.
Kristiadi mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan terburu-buru. Dia menyebut pihaknya akan memproses terlebih dahulu setiap laporan yang ada
Tenggat waktu tujuh hari yang diberikan Farhat, kata Kris, juga bukan sesuatu yang harus dipatuhi DKPP.
“Permintaan itu kan ancer-ancer, ancer-ancer itu kita juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang asal sembarangan.”
“Saya enggak membatasi dan kita juga tidak menunda-nunda sebetulnya. Kalau bisa cepat lebih bagus kan,” jelas Kris.
Related Post "Riuh, Hasnaeni Wanita Emas Ngaku Dis3tubuhi Ketua KPU Berkali-kali, Anggota DPD: Gratifikasi S3ks"