Politikus NasDem Ahmad Sahroni Akan Laporkan SBY ke Bareskrim Hari ini

1460 views


Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni dikabarkan akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ke Bareskrim Mabes Polri hari ini. Pelaporan ini karena dugaan menyiarkan berita hoaks atau pemberitahuan bohong terkait duet capres-cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan jadwal yang diterima Tempo, pelaporan akan dilakukan Sahroni pada Senin, 4 September 2023 pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Hal tersebut dikonfirmasi oleh orang dekat Sahroni yang Tempo hubungi. “Betul,” kata dia pada Senin, 4 September 2023.

Laporan ini diduga berawal dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut manuver politik NasDem mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan sebagai upaya menikung Demokrat.

SBY lantas mengatakan Partai Demokrat seperti diselamatkan kendati ditinggalkan Anies dan NasDem. SBY mengatakan bahwa Demokrat diselamatkan dengan ditinggalkan saat ini, bukan di saat-saat pendaftaran KPU.

“Bayangkan kalau ditikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, satu dua hari sebelum batas pendafataran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur pertama,” kata SBY saat pidato dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Partai Demokrat, Jumat, 31 Agustus 2023.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan dua poin hasil rapat itu dalam jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

“Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini,” kata Andi Mallarangeng saat menyampaikan hasil rapat.

SBY memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat dengan didampingi Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, dan Andi Alfian Mallarangeng.

Sidang diawali dengan SBY menyampaikan fakta-fakta terkait langkah sepihak Partai NasDem dan Anies yang disampaikan oleh Iftitah Sulaiman, selaku utusan Partai Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan.

SBY lalu lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader, dan anggota Sidang Majelis Tinggi. Dalam arahannya, SBY meminta kader Partai Demokrat tetap tenang dan optimistis menemukan jalan terbaik untuk Pilpres 2024.

Sebelumnya pada 31 Agustus kemarin, pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal pendamping Anies.

Sindir Demokrat, Gatot Nurmantyo: Pilih Cawapres untuk Rakyat, Jangan Buta Demi Partai

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyindir Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia menilai langkah tersebut tidak berpihak kepada rakyat.

“Kalau partai-partai berpikir saya harus menang (di Pilpres), berarti dia berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada perubahan. Tapi kalau dia memaksakan wakilnya dengan buta, itu dia tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada perubahan, tapi berpihak kepada bagaimana partainya bisa mencalonkan wapres,” kata Gatot dalam Podcast Refly Harun yang dikutip, Minggu, 3 September 2023.

Gatot mengatakan kehadiran PKB justru memperkuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dalam konteks Pilpres, lanjut Gatot, harusnya semua berorientasi untuk menang.

“Bukan berorientasi kepentingan masing-masing partai. Kalau dengan masuknya PKB, sudah aman,” tegas Gatot.

Meski demikian, Gatot belum tahu persis dasar kekecewaan Demokrat. Ia perlu memastikan apakah kekecewaan karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak dipilih sebagai cawapres atau keputusan lain yang mendadak.

Di sisi lain, Gatot memuji langkah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Langkah Surya Paloh menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan sesuatu yang sangat tepat.

“Insting politik, naluri politik Surya Paloh itu tajam. Saya pikir ini langkah yang positif,” ujar Gatot.

Menurut Gatot, rekam jejak Surya Paloh terbukti moncer dan nyaris tidak pernah meleset. Pasalnya, pada 2014 lalu, Surya Paloh menjadi salah satu inisiator agar Jokowi dicalonkan dalam Pilpres.

“Ini menarik karena Surya Paloh yang menginisiasi (Anies-Cak Imin). Saya teringat 2014, itu Surya Paloh juga yang mengusung Jokowi bersama Bu Megawati (Ketum PDIP),” ujar Gatot.

Ia mengaku tidak menjagokan siapapun dalam Pilpres ini. Namun ia melihat sosok Anies mewakili kelompok oposisi dan bersyukur Anies dipasangkan dengan Cak Imin yang memiliki kekuatan di PKB dan kalangan Nahdliyin.

“Alhamdulillah Cak Imin bergabung. Otomatis bukan Cak Iminnya saja, tapi juga partainya dan yang lain-lain. Dengan demikian kondisinya aman (secara presidential threshold),” terang Gatot.

HNW Minta Jangan Samakan Batalnya AHY Jadi Cawapres dengan Dirinya

Tawaran kerja sama Partai Nasdem kepada PKB mengguncang dunia politik Tanah Air. Tidak sedikit pula warganet mengaitkan batalnya AHY jadi cawapres sama seperti batalnya HNW jadi cawapres di Pilpres 2009.

Kala itu, Partai Demokrat dan PKS disebut sudah pula membangun komitmen mengusung Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (SBY-HNW). Sayang, saat pendaftaran SBY malah menetapkan Boediono jadi cawapresnya.

Namun, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, membantah narasi tersebut. Ia menegaskan, batalnya AHY menjadi cawapres dari capres Anies Baswedan tidak ada hubungan dengan pencapresannya di Pilpres 2009 lalu.

“Itu dua peristiwa yang berbeda dan tidak ada kaitannya,” kata HNW dalam cuitan melalui akun Twitter resmi bercentang biru @hnurwahid Ahad (3/9).

Ia menekankan, dirinya maupun PKS tetap dalam komitmen memperjuangkan koalisi yang memang sudah disepakati. HNW mengingatkan, saat itu PKS tetap memperjuangkan kemenangan SBY sebagai capres pada Pilpres 2009.

Menurut HNW, sikap itu pula yang diambil PKS menanggapi dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Yang mana, PKS memang sudah berkomitmen ada di Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai capres.

“Untuk Pilpres 2024 PKS tetap dalam komitmen perjuangkan bacapres Anies Rasyid Baswedan,” ujar HNW.

HNW menambahkan, hubungannya maupun PKS dengan rekan-rekan koalisi baik dan konstruktif, baik sebelum maupun sesudah penetapan capres-cawapres. Termasuk, dengan SBY maupun Partai Demokrat, saat itu maupun hari ini.

“Tahun 2009 dengan SBY dan Partai Demokrat, sekarang pun hubungan dengan SBY dan Partai Demokrat tetap baik dan saling menghormati,” kata HNW.

Hal itu disampaikan menanggapi harapan DPP PKS agar Partai Demokrat tetap bersama mereka yang selama ini berada di Koalisi Perubahan. Serta, tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.